Penulis: Prof. Budi Setyono, S.Sos, M.Pol.Admin, Ph.D
Kependudukan kita hari ini menghadapi serangkaian fenomena yang tampak saling tidak sinkron. Di satu sisi, sejumlah sekolah (dasar) ditutup karena kekurangan murid. Di sisi lain, kota-kota besar justru semakin padat dan jalanan semakin macet. Volume sampah meningkat, sungai-sungai kian tercemar, namun angka kemiskinan tetap tinggi. Sawah, hutan, perkebunan habis, sementara itu, angka kelahiran yang tercermin dalam Total Fertility Rate justru terus menurun. Ada apa?
Sekilas, ini terlihat seperti kumpulan masalah yang tidak saling berkaitan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, semuanya terhubung dalam satu perubahan besar: transformasi Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat urban-industrial.
Penurunan angka kelahiran menyebabkan jumlah anak di banyak daerah, terutama pedesaan, semakin sedikit. Penurunan angka kelahiran juga terjadi di wilayah-wilayah perumahan “tua”, yang penghuninya mayoritas telah lansia / menuju aging population. Dampaknya nyata—sekolah-sekolah dasar kehilangan murid dan akhirnya ditutup atau digabung. Namun fenomena ini tidak berarti populasi berkurang secara merata. Yang terjadi adalah perpindahan besar-besaran penduduk usia produktif ke kota atau kota satelit baru/pinggiran. Anak-anak muda berumah tangga dan melahirkan, bukan di tempat mereka dulu dilahirkan.
Urbanisasi menjadi kunci untuk memahami paradoks ini. Kota-kota tumbuh pesat karena menjadi pusat ekonomi, tetapi pertumbuhan tersebut tidak selalu diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelola. Akibatnya, kepadatan meningkat tajam, mobilitas melonjak, dan kemacetan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di kota tidak otomatis menghapus kemiskinan. Yang terjadi adalah perpindahan penduduk miskin. Banyak pendatang tidak terserap ke sektor formal dan akhirnya bekerja di sektor informal dengan penghasilan terbatas. Hal ini menciptakan bentuk kemiskinan baru—kemiskinan perkotaan—yang hidup berdampingan dengan geliat ekonomi modern.
Tekanan terhadap lingkungan menjadi dampak lanjutan. Kepadatan penduduk dan meningkatnya konsumsi menghasilkan volume sampah yang besar. Tanpa sistem pengelolaan yang memadai, sampah dan limbah rumah tangga mengalir ke sungai-sungai, memperburuk kualitas lingkungan. Masalah ini bukan hanya soal perilaku individu, tetapi juga kapasitas sistem yang belum mampu mengejar laju pertumbuhan.
Menariknya, semua ini terjadi bersamaan dengan data “penurunan angka kelahiran”. Biaya hidup yang semakin tinggi, terutama di kota, serta perubahan gaya hidup membuat banyak keluarga memilih untuk memiliki lebih sedikit anak. Dalam jangka panjang, ini dapat mengubah struktur demografi Indonesia secara signifikan.
Dengan demikian, paradoks pembangunan Indonesia sebenarnya berakar pada satu hal: pertumbuhan yang cepat, tetapi tidak merata dan tidak terkelola secara seimbang. Desa kehilangan penduduk dan fungsi sosialnya, sementara kota menerima beban yang melampaui kapasitasnya.
Cermin Kecil dari Paradoks Nasional
Fenomena diatas dapat dilihat dengan jelas di Bandung, sebuah kota yang sering dianggap sebagai simbol kreativitas dan pertumbuhan urban.
Di wilayah sekitar Bandung, beberapa sekolah dasar mulai tutup karena kekurangan murid, mencerminkan penurunan angka kelahiran dan migrasi keluar dari desa. Namun di dalam kota, situasinya berbanding terbalik. Bandung menjadi semakin padat, dengan arus masuk penduduk dari berbagai daerah.
Kepadatan ini berkontribusi langsung terhadap kemacetan yang semakin parah. Banyak orang tinggal di kawasan pinggiran namun bekerja di pusat kota, menciptakan pola mobilitas harian yang intens. Infrastruktur transportasi yang belum memadai membuat kemacetan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota.
Di tengah pertumbuhan tersebut, kemiskinan tetap menjadi realitas. Tidak semua penduduk menikmati manfaat ekonomi kota. Sebagian besar masih bertahan di sektor informal, dengan kondisi hidup yang terbatas dan rentan.
Dampak lingkungan pun terlihat nyata. Sungai-sungai di wilayah ini, termasuk Sungai Citarum, mengalami pencemaran berat akibat kombinasi limbah rumah tangga, sampah, dan aktivitas industri. Volume sampah yang terus meningkat semakin memperburuk kondisi ini, terutama ketika sistem pengelolaan tidak mampu mengimbanginya.
Sementara itu, seperti di tingkat nasional, angka kelahiran di Bandung juga menurun. Biaya hidup yang tinggi dan tekanan ekonomi membuat banyak keluarga memilih untuk menunda atau membatasi jumlah anak.
Antara Pertumbuhan dan Arah
Baik di tingkat nasional maupun di Bandung, terlihat bahwa pertumbuhan tidak selalu identik dengan kemajuan. Tanpa pengelolaan yang tepat, pertumbuhan justru dapat menciptakan tekanan baru—baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
Namun kondisi ini bukan tanpa harapan. Justru karena semua fenomena tersebut saling terkait, solusi yang terintegrasi juga dapat memberikan dampak yang luas. Pemerataan pembangunan, perbaikan transportasi publik, pengelolaan lingkungan yang lebih serius, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif menjadi kunci untuk mengubah arah.
Paradoks ini pada akhirnya bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa Indonesia sedang berada di titik transisi penting. Pertanyaannya bukan lagi apakah negara ini akan tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan tersebut dapat diarahkan menjadi kemajuan yang benar-benar dirasakan oleh semua?